News Lintas Sulawesi/Makassar : Dalam acara yang diinisiasi oleh mantan-mantan pengurus KNPI Sulawesi Selatan, saya menyampaikan perspektif sebagai pemantik Diskusi dalam perbincangan yang dikemas agar semua audience aktif yang jumlahnya sekitar 50 an orang .
Tema Diskusi ;
GIBRAN : Dinasti Versus Regenerasi.
Judul ini seharusnya tidak diversuskan karena dua hal yg berbeda, beda jalan melainkan pilihan dari salah satunya. Atau Quo Vadis regenerasi, dinasti sebagai fenomena.
Opini kritis sepeti ini sayangnya sering menjadi sunyi menyepi di masa sebelum masuk pada tahun politik. Sehingga perbicangan ini tidak seteril dari polarisasi suporter yang sedang berkontestasi.
Issue tentang dinasti lahir karena adanya relasi kuasa yang bersifat determinan (Memaksa), ini bisa dikategorikan telah memotong suatu generasi masa kini dari semua harapan tentang masa depan.
Sedang Regenerasi itu lahir dari suatu tradisi yang berdialetika antara dua generasi pendahulu dan pelanjut, tawar-menawar berjalan seiring adanya kekuatan resintensi dan progresifitas proyeksi masa depan sebagai tabiat dari suatu transfomasi nilai. Hasil dari interaksi inilah yang dapat mengelola hal hal yang paradoksal sampai pada waktu secara kultural dan konstitusi dapat menerimanya. Dengan demikian kelembagaan bernegarapun turut serta memberi appresiasi atas proses itu, sehingga terjadi mobilitas vertical generasi kearah jabatan publik yang bersesuain.
Demokrasi yang sehat itu memiliki tiga tahapan yg mesti dilalui yakni seleksi, eleksi, dan delevery.
Yang disebut tidak membangun dinasti bukan pada bagian eleksi (pemilihan) saja, tapi di sisi seleksi ini yang paling krusial
Seringnya dipertontongkan meskipun dimainkan dibelakang panggung. Ketika Mr presiden menurunkan semua ketua umum partai untuk meminta mengusung anaknya atau yang akan mencalonkan sebagai wapres, maka itu adalah bagian dari membangun dinasti. Di kasus yang lain instrumen hukum lewat Mahkamah Konstitusi dipergunakan meloloskan syahwat politik agar GIBRAN lolos dari batas umur.
Ini adalah upaya membangun dinasti, karena dia potong proses politiknya, karena sebelumnya ada seleksi yang dinilai oleh publik diluar dari kewajaran.
Demokrasi yang sehat dalam tahapan proses seleksi itu ada disebut meritokrasi berbasis integritas, kompetensi dan elektabilitas tetap harus menjadi pertimbangan. Ketika tidak ditimbang, dengan kekuasaan dan otoritas memaksakan keluarga dan lolos seleksi maka dengan sendirinya menghancurkan peluang orang lain yang lebih kompeten dan berintegritas, sehingga mainan ini sebetulnya Mr Presiden sedang membangun sebuah dinasti. GIBRAN sebagai anak presiden yang masih berkuasa, akan memotong figur figur yg mumpuni seperti Erik tohir, Yusril Ihza Mahendra, Airlangga Hartarto, Sandiago Uno dan lainnya . Ini artinya karena relasi kuasa agar anaknya masuk, sulit dimengerti jika didalilkan bahwa itu kemauan para Partai Politk, dan diterima oleh rakyat. Suatu fakta sudah terjadi bahwa ada Physicological barrier para petinggi partai, alias tersandra dan menyebar keselurhan jajaran disemua tingkatan agar ancaman dicopotnya nama dalam DCS Caleg menjadi aman.
Begitu juga dengan proses delivery. Ketika menjadi pejabat public, kemudian menciptakan kebijakan atau membuat langkah-langkah mengganti pejabat publik yang dinilai strategis, melakukan tindakan-tindakan kekuasaan yang membuat keluarga dan kerabat yang tegak lurus kepadanya selaku Presiden mendapatkan tempat khusus, maka sempurnalah siklus pembangunan dan pengelolaan dinasti itu.
Kerja politik saat ini lebih menguras tenaga tentang kerja electoral ketimbang memperbincangkan ideologi atau platform. Saat kekuasaan mulai berkoalisi, maka kehendak rakyat dan ideologi tidak dihargai, dengan suatu adegium bahwa Kekuasaan tanpa prinsip adalah tandus, tapi prinsip tanpa kekuatan itu sia-sia atau dapat disebut the end of ideologi.
Situasi seperti ini terjadi tanpa disadari oleh para politisi dan influance lainnya . Bahwa Kebutuhan politik terkadang berubah menjadi kesalahan politik. Ambisi politik tentu wajar saja, selama pemainnya pandai menginsyafi batasan etika. Hal demikian seringkali absen dikarenakan ruang politik diletakkan sebagai hidup matinya seseorang.
Fakta ini sudah terjadi dan hampir semua sisi kesejarahan tiap negara meniscayakan tanggungjawab hanya pada politisi dan menawarkan peran bagi kalangan intelektual untuk merekonstruksi khazanah ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam bernegara. Mereka harus membangun modal itu, kembali menguatkan peran civil sociaty sehingga kejayaan ilmiah dapat menggantikan kejayaan politik yang hilang akibat bencana perpecahan dan fanatisme golongan yang akut yang penyebabnya ada pada relasi kuasa yang yang digunakan secara aburadul.
(Redaksi NLS)
News Lintas Sulawesi 