
News Lintas Sulawesi/Palu, Sulteng
Dari beberapa agenda Ketua DPRD Provinsi yg terjadwal kemarin, 19/1/2022, Yahdi Basma nampak dampingi Ibu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Nilam Sari Lawira saat dialog dengan perwakilan Nelayan Teluk Palu soal keluhan tak adanya Tambatan Perahu yang sebelumnya direncanakan sepaket dengan pelaksanaan Proyek Tanggul Penahan Ombak sepanjang 7,2 KM yang melewati 4 (empat) Kelurahan di sepanjang Teluk Palu yakni Silae, Lere, Besusu dan Talise, Kota Palu.
HNST menyampaikan bahwa proyek pembangunan tanggul SILABETA (Silae, Lere, Besusu, Talise) yg di danai oleh Asia Development Bank terdiri dari tanggul penahan ombak dan tambatan perahu. Kenyataan di lapangan yg terbangun hanya tanggul, sementara tambatan perahu TIDAK terealisasi sesuai gambar dan design proyek yg sdh disepakati oleh stake holder pd 28 April 2020 (DPRD Kota Palu, Camat Palu Barat, Kelurahan Lere, HNST, Balai Sungai dan PT Adhi Karya) bahwa setiap kelurahan akan memiliki dua buah tambatan perahu dgn panjang 300 meter atau menyesuaikan dgn jumlah nelayan atau armada di setiap kelurahan.



Masalah ini harus menjadi perhatian kita bersama dan harus dikomunikasikan kembali dgn seluruh stake holder tsb diatas agar permasalahan yg ada menjadi jelas dan bisa mendapatkan solusi berdasarkan kesepakatan bersama.
Pembangunan dilakukan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan keinginan penguasa, dan utk mengetahui kebutuhan masyarakat harus ada data penunjang yg akurat, valid dan akuntabel berdasarkan riset/penelitian/survey/informasi, sehingga hasil pembangunan bisa benar2 dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tepat guna dan tepat sasaran.

Pelaksanaan pembangunan yang baik, dimulai dari perencanaan yang baik. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin tinggi juga tingkat keberhasilan pembangunan yang dicapai. Perencanaan partisipatif merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan apapun itu.
(INUM-CP/RED)
(Editor ; Muh Aidil)
