News Lintas Sulawesi/Sigi
Dilema sistem pemerataan dan pemetaan eskalisi anggaran pembangunan hunian tetap dan peruntukan dana stimulan sebesar 544 (miliar), setelah hampir 5 tahun pasca bencana alam gempa, tsunami, likuifaksi Pasigala di Pemkab Sigi, dimana masyarakat terdampak bencana alam itu belum sepenuhnya menerima haknya, indikasi tidak terealisir dengan baik.
Namun, sungguh disayangkan, dimana estmasi tata kelolah dan lokalisir dana berjumlah sekitar 544 miliar rupiah yang dianggarkan bakal mobilisasi rekonstruksi huntab dan proyeksi dana stimulan di sejumlah desa yang terdampak bencana alam gempa dan likuifaksi di lingkup dareah Pemkab Sigi itu.
Dipaparkan oleh Ihklas selaku Sekertaris Desa Binangga, terkait bantuan dana stimulan tidak tersentuh secara merata terhadap masyarakat yang mengalami dampak bemcacana alam yang mana telah meluluh lantahkan harata benda serta berdampak psikis tarauma kala itu.
Padahal secara admistrasi data nama mereka yang telah terinput ketika dilakukannya pendataan ulang terhadap nama-nama orang yang rumahnya mengalami kerusakan akibat gempa pada September tahun 2018 atau 5 tahun silam itu, diketahui baik rusak berat, sedang dan rusak ringan, hingga kini satupun dari mereka tak pernah menerima bantuan dana stimulan itu, entah apa sebabnya, “tutur Ihklas.
Memang diakui, regulasi secara struktural pembangunan mencakup sejumlah Huntab yang telah dibangun di beberapa titik lokasi di wilayah kecamatan di Kab. Sigi telah terealisir dengan baik dan berjalan sesuai aturan Pemkab Sigi.
“Terkait bantuan DS di wilayah Kec. Marawola sendiri, bila ditelusuri lebih dalam lagi, masih banyak korban terdampak bencana alam yang hingga saat ini tidak pernah mendapatkan dana stimulan dari pemerintah Sigi
Ia juga membenarkan, memang hingga saat ini, warga dari desa ini (Binangga) masih terdapat 5 KK lagi yang tinggal huntara, namu dari kelima KK tersebut, mereka telah medapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yakni, 1. Keluarga Pak Rizli, 2. K. Pak Jefri, 3. K. Pak Surman, 4. K. Pak Alias (Bansos) dan ke 5 Pak Ikbal sama sekali tidak memdapat bantuan Bansos atau PKH, denagan alasan, bahawa Ia (pak Ikbal) bulum punya anak, “terangnya.
Namun menurutnya, esensi peruntukan maksimalisasi pembagian dana stimulan untuk masyarakat yang terdampak bencana alam tersebut, terhitung mulai dari tahap awal 25 November – 25 Juli 2021 – 2022, mengalami fase indeks dan elevasi ketambahan jumlah bantuan dana sitimulan yang diproyeksikan untuk rekonstruksi rumah, yang masing-masing masyaraka menerima bantuan DS itu senilai 50 juta rupiah/KK, hal itu diungkapakan oleh Sekertaris Desa (Sekdes) Binangga Kec. Marawola deadline-news.com group detaknews.id pada Sabtu (9/9 – 2023), “pungkasnya.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Desa Sibalaya Utara Afdal S. Pd, pesifikasi jumlah total secara keseluruhan mencapai 1036 kepala keluarga, hingga ditahap kedua pun mengalami ketambahan yang cukup signifikan kala itu yakni, mencapai 3137 KK masyarakat yang sudah mendapatkan haknya sepenuhnya, “terang Afdal.
Persfektif regulasi pembangunan hunian tetap yg terdampak pasca bencana alam pasigala di wilayah Kab. Sigi dimulai sejak tahun anggaran 2022 – 2023 mencakup 7 desa
Yakni, 1. Desa Pombeve sekitar 1200 unit Huntab terletak di kec. Biromaru 2. Desa Sibalaya Selatan kec Tanambulava 143 unit huntab 3. Desa Sibalaya Utara kec tanambulava 64 huntab satelit model risa 4. Desa Lambara kec. Tanambulava sekitar 67 unit
5.Desa Bangga kec. Dolo Selatan sekitar 148 unit huntab 6. Desa Poi kec. Dolo Selatan jumlah huntab sekitar 50 unit lebih 7. Desa Daluwa kec. Kulawi jumlah huntab sekitar 70 unit lebih, “jelasnya.
Sementatara di Desa Binangga kec. Marawola proyek revitalisasi rekonstruksi pembangunan hunian tetap untuk masyarakat di kecamatan setempat ditiadakan, “tandasnya.
Hal lain disampaikan oleh Kepala Pelaksana (KALAK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sigi, runut output eskalasi pembangunan huntap dan lokalisir perihal dana stimulan yang diglontorkan kala itu, terjadwal pada 2020 sampai akhir 2022 tahun lalu
“Kata mantan Kadis PUPR, Hal itu sudah terealisir dengan baik, ihwal sistem pemerataan terkait regulasi dan struktur pemetaan pembangunan huntab yang dibangun dibenerapa titik lokasi diwilayah Sigi kala itu, rentetan progres pembangunannya tersebut
“Meliputi empat kecamatan yang ada di Sigi yaitu, di Desa Pombeve, Kecamatan Biromaru sekitar 1200 unit Huntab, Desa Bangga Kecamatan Dolo Selatan sekitar 182 unit Huntab, Desa Sibalaya Utara (Silut) Kecamatan Tanambulava 64 unit Hutab tipe satelit, desa Sibalaya Selatan (Silat) 143 unit huntab tipe satelit, “ungkap Kalak BPBD itu.
Hendrik menegaskan, Maksimalisasi pergerakan bagian teknis BPBD terkait kepengurusan pembangnan huntab serta dana stimulan yang berjumlah kurang lebih 544 miliar rupiah namaun, secara teknis penyaluran bantuan itu dilakukan secata bertahap, serta bejalan sesuai aturan dan proporsi tata kelolah pemerintah Pemkab Sigi, “imbuh mantan Kadis PUPR Sigi itu.
Namun bila masih ada warga yang sampai saat ini masih ada bermukim di hutara, yang dulu namanya sudah pernah terinput dalam file tatkala dilakukan pendataan ulang oleh BPBD atau fasiltaror
“Dimana nama mereka yg telah terdata, namun seyelah dilakukannya ferifikasi kembali oleh pihak BPBD, lantas data namanya tidak keluar guna prioritas mendalatkan bantuan DS itu, hal itu bukan kesalahan teknis dari pihak BPBD, “pungkasnya.
Bisa jadi itu, sambungnya, terjadi karena kesalahan teknis dari pendataan yang tidak akurat dari awal l, yang melibatakan masing-masing aparat desa atau Kades yang kala itu mendata warganya.
“Sedangkan akhir dari pembangunan huntab dan penyaluran dana stimulan sudah finish pada 2022 tahun kemarin, dan kini sudah clouse alias sudah tutup
“Adapun sisa anggaran APBD untuk hak guna mobilisasi proyek pembangunan huntab dan DS tersebut, itu telah dikembalikan ke kas dearah, “ucapnya.
(Nelwan/Sulteng/red)
News Lintas Sulawesi 