—bagian kesatu—
News Lintas Sulawesi/Palu, 24/8
Redaktur menulis ini secara investigatif dalam tulisan bersambung sesuai dengan olahan data dan bahan yang tersedia.
Jum’at duka 28 September 2018, hampir 5 (tahun) silam adalah hari paling mengerikan oleh warga Palu, Sigi, Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong. Empat daerah terdampak di Provinsi Sulawesi Tengah, provinsi yg di lewati 1 (satu) sesar aktif di Dunia, Sesar Palu Koro.
Kini, jelang 5 tahun pasca bencana, sejumlah pihak sedang siapkan berbagai peringatan. Ada yg hendak gelar dzikir akbar, diskusi reflektif, temu dialog di warkop, hingga yg berencana demo besar-besaran.
Media lintassulawesi berusaha kepo mencari tahu soal ini.
Diketahui, dari sejumlah titik parah bencana alam kala itu, beberapa area terdampak parah dari gm fenomena likuefaksi, pembuburan tanah yg terjadi karena kuat nya getaran gempa yang berdampak pada hilangnya daya ikat atas tanah.
Likuefaksi yang terjadi di Pasigala (Palu, Sigi, Parimo dan Donggala), kini disebut Padagimo, setidaknya terjadi paling parah di Kelurahan Petobo dan Kelurahan Balaroa, keduanya di kota Palu.
Ribuan jenis bangunan beserta jiwa tertimbun mati di dua Kelurahan tersebut.
Tentu, walau fenomena likuefaksi terbilang baru dikenal, namun dalam UU Penanggulangan Bencana, Negara tak bisa elak dari tanggungjawab nya terhadap seluruh dampak dan daya rusak bencana yang ditimbulkan.
“Menurut saya, skema pemulihan di 2 Kelurahan terdampak likuefaksi ini, adalah etalase dari bagus tidaknya peran tanggungjawab Negara dalam penanggulangan bencana”, demikian sikap Yahdi Basma, yg media ini kutip dari berbagai rilisnya di tahun-tahun silam. Yahdi Basma dikenal sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, yang paling getol suarakan penenun hak-hak korban bencana Pasigala.
Bahkan, diketahui, kini Yahdi Basma masih mendekam dalam jeruji penjara jalani 10 bulan pidana yang ia dera, menyusul Putusan Kasasi yang berkekuatan hukum tetap atas pengaduan Gubernur Sulteng kala itu, Longky Djanggola. Yahdi di jerat Pasal 27(3) UU ITE, atas pengaduan Longky yang merasa terhina oleh postingan Yahdi Basma kala itu, Mei 2019. Diketahui, isi postingan Yahdi Basma hanyalah pertanyaan kritis tentang beredar nya foto kliping koran, “Longky Biaya People Power di Sulteng”, yang di timpali caption Yahdi, “Jika benar, Sebaiknya beliau biayai Pengungsi… dst… “.
Awak media ini memandang tepat, apa yg pernah disampaikan Yahdi Basma, bahwa area terparah dampak likuefaksi yakni Petobo dan Balaroa, sebenarnya bisa dimaknai sebagai “etalase”, atau ukuran, atau patokan, untuk memberi asesmen, penilaian terhadap bagus tidaknya, sukses tidaknya, proses penanggulangan bencana Pasigala 28 September 2018, yang kini masuki tahun ke lima.
Media ini kurang dapati data dan bahan memadai soal penanggulangan bencana di area Balaroa, selain sejumlah HUNTAP yang sudah terbangun di sisi barat bekas perumahan BTN Balaroa, yang kini sudah tenggelam oleh lumpur likuefaksi.
Di Petobo, awak media mudah dapatkan bahan dan data. Tinggal temui sejumlah orang, bertanya dimana Forum Korban Petobo, mereka mudah menunjukkan dan kita segera bisa bertemu berbagai orang yang mengerti proses penanggulangan bencana sepanjang hari H bencana 5 tahun silam, hingga hari ini.
Nah, edisi kesatu dari liputan investigatif ini, perlu untuk mengupas tuntas aspek kelembagaan masyarakat, yakni pranata sosial yang lahir di tengah-tengah masyarakat khususnya warga korban dalam menggerakkan survivalitas penyintas ditengah berjalannya waktu dengan berbagai kepentingan dan relasinya.
Adalah Nurhasan Sabantina, pria beranak 3 (tiga) yang menjabat Lurah Petobo 2009-2014 ini menjelaskan panjang lebar. Saat ditemui media ini, Papa Fadel (panggilan akrab Nurhasan) sedang ngopi bareng bersama sejumlah pengurus Forum Korban Petobo di Sekretariat nya, perempatan jalan Pandegivu dan jalan Jendral Soeharto, atau yang lazim di sebut pertigaan SMP 21 Palu. Hadir malam itu, Ketua Forum Mohamad Rino alias Kato, Irwan Baka, Muhammad Irfan dan Tafdil Lawira.
“Saat awal pendataan yang kala itu menggerakkan para Ketua-ketua RT di Petobo, memang data di rilis resmi Pemerintah itu lebih 1.300 KK korban Petobo yang selamat. 1.300 KK inilah yang kemudian lari ke atas di area 800 dan membangun sendiri masing-masing Pondok Seng nya”, demikian Nurhasan memulai pembicaraan.
“Angka 1.300 KK korban Petobo yang selamat itu, lalu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pasigala”, sambung Nurhasan sambil membuka map holder nya dan perlihatkan kepada media ini.
“Iya, kan saat kejadian maghrib malam itu, ribuan keluarga kami meninggal karena tidak sempat menyelamatkan diri. Nah, sekitar 1.300 KK itulah yang lolos selamat. Awalnya lari keluar menyelamatkan diri dari terjangan lumpur likuefaksi. Keluar dari area Petobo, ada yang ke Sigi, naik ke gunung, ada yang ke Parigi Moutong, juga banyak yang kembali ke Sulawesi Selatan, karena mereka orang Petobo yang datang dari Makassar dahulu lalu beranak pinak di Petobo. Ini banyak yang kembali ke Sulawesi Selatan”, ditambahkan Irwan Baka di sela-sela diskusi dengan awak media ini.
“Namun sejak hari pertama habis bencana, sebagian memulai membangun pondok seng di area 800 (ranggaravana), termasuk saya dan keluarga”, demikian timpal Mohamad Rino yang akrab disapa Kato ini, juga dikenal sebagai Ketua Forum Penataan Kawasan Petobo.
Memang diketahui umum di lingkungan Petobo, pengungsian di area Ranggaravana ini dimotori oleh keluarga almarhum Lahintja H. Pantorano, ayah dari Muhammad Rino alias Kato. Lalu di susul oleh 1000 an KK (Kepala Keluarga) lebih.
Selang seminggu sejak hari bencana itu, area 800 sisi selatan & utara, yang dikenal warga Petobo sebagai Ranggaravana, sudah sesak dipenuhi tenda & pondok seng. Kita masih ingat tentu saja, jika berkendara dari arah utara kota Palu melalui kelurahan Kawatuna, sepanjang jalan setelah perumahan KORPRI, pondok seng berdiri di kiri kanan badan jalan.
“Iya, sampai di area paling selatan, berbatasan dengan Kelurahan Loru Kabupaten Sigi, Pengungsi penuh sesak. Itulah 1.300 KK korban selamat bencana Petobo, kala itu”, tambah Nurhasan.
Dikisahkan oleh Mohamad Rino, Ketua Forum Penataan Perobo, bahwa sebagai kepedulian kita sesama korban, maka pada malam hari tetapnya tanggal 11 Oktober 2018, masih seminggu pasca bencana, di malam gelap gulita karena PLN belum menyala saat itu, tepat di depan Tenda keluarga Papa Nefri, 20an orang Totua dan tokoh-tokoh pemuda Petobo, bekumpul lalu membentuk Forum Warga Korban Petobo, lalu secara aklamasi memilih Yahdi Basma sebagai Ketua dan Mohammad Rino sebagai Sekretaris Forum.
(bersambung)
(INUM-CP/RED)
News Lintas Sulawesi 